Ketua MPR: Pendidikan Syarat Menjadi Bangsa Besar
Komstitusi telah menjamin pendidikan bangsa Indonesia. Untuk itu, warga negara Indonesia harus merasa beruntung karena sudah ada fondasi yang kuat terhadap pendidikan di negeri ini. Demikian disampaikan Ketua MPR Zulkifli Hasan dalam acara Simposium Nasional mencerdaskan kehidupan bangsa: Pendidikan Nasional Menurut UUD 1945.
"Di beberapa negara, berapa anggaran pendidikan? Ternyata kecil Peru cuma 3%, Brazil 5%, kita 20% artinya jauh lebih maju. Secara fondasi sudah kokoh, tinggal implementasinya," kata Zulkifli, di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen, Jakarta, hari ini.
Implementasi yang dimaksud, contoh Zulkilfi, terkait pemberian beasiswa. Menurutnya, pemerintah harus total dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusianya.
"Misalnya ada dana untuk beasiswa. Pemerintah kan, dana itu didepositokan, bunganya baru untuk beasiswa. Kita jangan investasi dalam uang, ada dana beasiswa, habiskan. Dosen-dosen, anak muda dikirim ke luar negeri. Kita investasinya di manusia," terangnya.
Menurutnya, pendidikan sangat penting bagi sebuah bangsa. Pasalnya, tiga syarat sebuah bangsa bisa menjadi bangsa yang besar dan maju, salah satunya memiliki ilmu atau pendidikan. Selain ilmu, bangsa yang besar juga memiliki social trust.
"Harus ada rasa saling percaya antar masyarakat. Social trust itu akan lahir kalau kebijakan publik yang dilakukan DPR, MPR, DPD dan pemerintah sungguh-sungguh untuk kepentingan bersama," terangnya.
Dan terakhir, bangsa yang besar dan maju adalah yang memiliki nilai-nilai. Dalam hal ini, Indonesia telah memiliki nilai-nilai yang kokoh, yakni Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945.
Sementara itu, Mendikbud Muhadjir Effendy menyoroti mengenai apa grand design dari pendidikan bangsa ini. Jika merujuk pada aturan yang ada, katanya, grand design saat ini mengacu pada UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.
Namun, menurutnya, kalau grand design itu ada, maka sulit untuk menempatkan posisi dari grand design tersebut. Hal itu karena tidak ada lembaga tertinggi, seperti MPR yang dulu, yang berhak untuk menjaga, mengawal dan menjamin bahwa grand design tersebut dilaksanakan oleh siapapun.
"Grand design perlu ada kesepakatan nasional untuk betul-betul jadi acuan jangka yang sangat panjang bagi sebuah bangsa. Kalau belum ada kesepakatan nasional bahwa grand design itu akan dilaksanakan secara abadi, siapapun yang jadi presiden, maka kita tidak akan bisa membuat apa yang disebut grand design itu. Grand design itu hanya visi yang dirancang oleh presiden terpilih," tuturnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa ada empat hal yang harus dibenahi dalam mengawal pendidikan bangsa ini. Pertama, program penguatan karakter bangsa yang dilaksanakan di tingkat paling bawah.
"Kalau merujuk buku putih program aksi Jokowi-JK, disitu eksplisit, bahwa pendidikan karakter porsinya 70% pada pendidikan dasar. Itu menunjukkan betapa penting pendidikan karakter," terangnya.
Kedua, mengenai akses terhadap pendidikan. Dan terakhir, mengenai pendidikan vokasi. "Vokasi ini untuk menjamin bagi yang lulus sekolah menengah untuk mendapatkan pekerjaan yang produktif. Sekarang ini sedang digarap agar ini betul-betul terhubung dengan baik, antara dunia yang akan menerima dia bekerja dengan sekolah dimana dia belajar," tandasnya. (OL-7)
Sumber: MI
